Pemkot Depok Minta KPK Awasi Penggunaan Alat Perekam Transaksi Online

Walikota Depok, M Idris melakukan, Launcing Alat Perekam Data Transaksi Online pada hari Kamis 16 januari 2020, bertempat diRumah Makan Simpang Raya, Margonda Raya, Kota Depok.

Alat Perekam Data Transaksi Online tersebut,digagas oleh Badan Keuangan Daerah( BKD) Kota Depok, adapun alat itu berguna untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Pajak.

Pemasangan Alat Transaksi Online dilakukan diHotel,Restoran,Tempathiburan,dan Tempat Parkir.

“Dengan adanya Alat Perekaman Data Transaksi Online ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah( PAD) Kota Depok melalui Pajak, pemasangan alat ini digunakan secara online dalam pelaksanaanya, agar dapat dipantau oleh Penegak Hukum seperti KPK( Komisi Pemberantasan Korupsi)”. ujar Walikota Depok, M Idris.

Ditempat yang sama, Kepala BKD Kota Depok, Nina Suzana memaparkan”” Alat ini didapat dari CSR Bank Jabar Kota Depok, dan sifatnya sewa pakai selama 3 tahun, dan alat tersebut dapat memudahkan Wajib Pajak, karena mereka tidak usah lagi menghitung omsetnya berapa yang didapat perbulannya, karena semua data transaksi sudah sistem Online, pembayaran pajaknya langsung keKas Daerah bukan kepada petugas Pajak, dan kami juga meminta kepada KPK, agar dapat mengawasi jalannya Program Alat Perekam Data Transaksi Online”.

Sementara itu, Perwakilan dari KPK, Sugeng menjelaskan” Hadirnya KPK diProgram alat transaksi Online Kota Depok ini, adalah untuk melakukan tindakan Pencegahan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaannya, jadi bukan hanya penindakan yang KPK lakukan, Tindakan Pencegahan yang kami akan lakukan, seperti Pengadaan Barang dan Jasa, aset daerah, pengoptimalisasi pendapatan daerah dari Pajak Daerah, untuk itu KPK. akan terus memantau jalannya Pelaksanaan Program Inovatif dari BKD Kota Depok, yakni Alat Perekam Data Transaksi Online, yang digunakan diRestoran,Hotel,tempat Hiburan dan Tempat Parkir” tegas Sugeng, dari KPK, Bagian Pencegahan.

Ndi